1. Pembangunan terpadu dan seimbang
Pembangunan
masyarakat pada dasarnya harus mencakup pembangunan di bidang politik,
ekonomi, sosial, kultural, lingkungan dan personal atau spiritual.
2. Konfrontasi terhadap ketimpangan struktural
Pembangunan
masyarakat harus mampu merubah adanya ketimpangan kelas maupun
ketimpangan gender dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi
masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat perlu diupayakan.
3. Menjunjung tinggi hak asasi manusia
Dalam
rangka menjamin hak asasi manusia, maka perlu adanya aturan atau
regulasi yang memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi
manusia. Hak-hak yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah
pemenuhan tiap standard kehidupan, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk
berpartisipasi dalam kehidupan kultural komunitasnya, hak untuk
berkembang secara mandiri dan hak untuk mendapatkan perlindungan
keluarga.
4. Keberlanjutan
Dua
aspek penting dalam rangka mewujudkan keberlanjutan pembangunan adalah
pentingnya pembangunan tersebut memperhatikan dimensi keseimbangan
ekologis dan keadilan sosial. Dalam konteks keseimbangan ekologis,
pembangunan masyarakat ditujukan pada upaya meminimalkan ketergantungan
terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan
menggantikannya dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Di sisi
lain, peminimalan terhadap polusi lingkungan dan konservasi terhadap
sumber-sumber daya alam menjadi issue utama dari pendekatan ekologis
ini. Sementara pada asas keadilan sosial, distribusi pendapatan yang
proporsional dari negara terhadap warga negaranya menjadi issue yang
perlu dikedepankan.
5. Pemberdayaan
Konsep pemberdayaan menjadi basis utama dalam pembangunan
masyarakat. Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya,
kesempatan, pengetahuan dan keterampilan mereka untuk meningkatkan
kapasitas dalam menentukan masa depan mereka. Konsep utama yang
terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan
yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam
komunitasnya.
6. Pembangunan personal dan politik
Pembangunan
masyarakat pada hakekatnya perlu untuk menyeimbangkan hubungan antara
personal dan politik, individu dan struktur maupun personal privat dan
publik. Persoalan-persoalan dalam masyarakat seperti pengangguran,
perdagangan bebas, asuransi kesehatan, pembangunan industri perlu
diakomodasi sebagai obyek dari pembangunan masyarakat.
7. Pemilikan komunitas
Pemilikan
komunitas mencakup dua level, yaitu kepemilikan pada sebuah benda
material dan kepemilikan pada struktur serta proses. Benda material
mencakup tanah, bangunan dan beberapa hal lain yang dimiliki individu.
Perluasan pemilikan komunitas menjadi aspek penting dalam membangun
komunitas, dapat mendorong tumbuhnya rasa memiliki terhadap identitas
komunitas, dapat memberi akan alasan bagi seseorang untuk menjadi aktif
terlibat dalam setiap level komunitas dan dapat mendorong penggunaan
sumber daya secara lebih efisien. Pemilikan terhadap struktur dan proses
merupakan aspek lain dari pemilikan komunitas. Hal tersebut dibutuhkan
untuk melakukan kontrol terhadap sesuatu seperti penyampaian pelayanan
kesehatan, pendidikan, pembuatan keputusan tentang aktivitas lokal,
perumahan, pembangunan lokal dan sebagainya. Dalam konteks ini,
desentralisasi menjadi hal yang essensial. Oleh karena itu, pembangunan
masyarakat haruslah difokuskan pada upaya untuk memberikan stimulasi dan
mendukung kontrol dan pemilikan komunitas melalui pengembangan sumber
daya, keterampilan dan kepercayaan diri serta tanggung jawab.
8. Kemandirian
Kemandirian
memiliki makna bahwa komunitas seharusnya mendayagunakan sumber-sumber
daya yang ada dengan kekuatan sendiri dan tidak bergantung pada pihak
eksternal. Kemandirian komunitas akan sangat bermanfaat dalam menghadapi
ketidakpastian dan krisis. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat
seharusnya diupayakan untuk penguatan kemandirian komunitas.
9. Independen dari negara
Hal
ini tidak berarti bahwa dukungan pemerintah tidak perlu diterima.
Dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk memulai proses pembangunan
masyarakat. Setelah tahap itu, maka inisiatif dan kreativitas dalam
melaksanakan pembangunan harus diserahkan kepada pemerintah.
10. Tujuan dekat (antara) dan visi akhir jangka panjang
Dalam
pembangunan masyarakat adalah sangat penting dan essensial untuk
menjaga keseimbangan antara tujuan dekat dan tujuan akhir jangka
panjang. Hal ini selaras dengan prinsip ekologis dan prinsip keadilan
sosial seperti yang telah diuraikan di muka. Dalam konteks
ini, memiliki makna bahwa meskipun dalam jangka pendek pembangunan
harus diupayakan pada terwujudnya keadilan sosial, namun dalam jangka
panjang pembangunan mesti memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan
agar hasil pembangunan dapat terus berkelanjutan
11. Pembangunan organis
Pembangunan
organis pada dasarnya menjadi suatu konsep yang berlawanan dengan
pembangunan yang bersifat mekanistik. Oleh karena itu, pembangunan
komunitas tidak diperintahkan dengan teknik yang sifatnya sedehana, akan
tetapi melalui proses yang kompleks dan dinamis. Pembangunan organis
memiliki arti upaya untuk membangun melalui pemahaman hubungan yang
sifatnya kompleks antara komunitas dengan lingkungannya. Hal ini seperti
pendekatan kabutuhan secara holistik daripada perspektif linear.
12. Tahapan pembangunan
Konsekuensi
logis dari konsep pembangunan organis adalah adanya suatu keharusan
bahwa suatu proses pembangunan harus melalui beberapa tahapan. Dengan
demikian, pembangunan masyarakat memerlukan proses waktu yang lama,
sebab ia lebih mengutamakan keaktifan dari partisipasi komunitas. Hal
inilah yang seringkali membuat frustasi para pelaksana/ pekerja, para
birokrasi pembangunan terutama bagi mereka yang ingin segera melihat
hasilnya. Situasi demikian seringkali menjadi alasan mengapa para
birokrat untuk menentukan cara pendekatan dalam pembangunan masyarakat
harus membutuhkan waktu yang relatif lama.
13. Bebas dari tekanan luar
Pembangunan
masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, ketika ada tekanan-tekanan
dari pihak eksternal. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat haruslah
dibangun secara murni oleh komunitas itu sendiri dengan memperhatikan
sensivitas terhadap budaya komunitas lokal, tradisi dan lingkungan.
Perspektif pembangunan masyarakat membutuhkan komunikasi yang bersifat
horizontal (belajar dari sesama komunitas, tidak dari tekanan luar),
pertanggungjawaban terhadap komunitas dan pengakuan adanya keberagaman.
14. Pembangunan komunitas
Semua
pembangunan masyarakat seharusnya bertujuan untuk membangun komunitas.
Pembangunan komunitas meliputi semua interaksi sosial dengan komunitas
dan membantu mereka untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi jalan untuk
menuju dialog yang murni, pemahaman dan aksi sosial. Pendek kata,
pembangunan komunitas memiliki makna membangun masyarakat secara
bersama-sama. Oleh karena itu, proses berkelompok, inklusivitas,
membangun rasa saling percaya diri, dan membangun semangat bersama untuk
mencapai tujuan sangat penting dalam membangun komunitas.
15. Proses dan hasil
Penekanan
pada proses dan hasil menjadi issue utama dalam kerja komunitas.
Pendekatan pragmatis cenderung hanya akan melihat hasil, sehingga
bagaimana upaya untuk memperoleh hasil tersebut tidaklah begitu penting.
Namun demikian, pandangan ini kemudian ditentang oleh berbagai pihak,
karena proses dan hasil pada hakekatnya merupakan dua hal yang saling
berkaitan. Proses pada dasarnya harus merefleksikan hasil, demikian juga
hasil juga merupakan refleksi dari proses. Dalam konteks ini, moral dan
etika dalam memperoleh hasil akan menjadi pusat perhatian.
16. Integritas proses
Integritas
dalam proses akan menjadi unsur penting dalam menentukan hasil dan
tujuan. Proses bimbingan sosial masyarakat mengandung dua unsur pokok
yaitu perencanaan dan pengintegrasian masyarakat yang dapat memperlancar
penumbuhan kesadaran akan loyalitas kepada masyarakat dimana
perorangan, peningkatan perasaan tanggungjawab terhadap kondisi serta
kedudukan masyarakat, permunculan sikap-sikap yang memungkinkan kerja
sama dengan orang-orang yang mempunyai perbedaan dalam berbagai seginya,
dan pertumbuhan nilai-nilai yang sama didalam masyarakat secara
keseluruhan (Soetarso, 1994: 39).
17. Anti kekerasan
Pada
konteks ini, pembangunan masyarakat menghendaki sebuah proses
pendekatan yang anti kekerasan. Oleh karena itu, pendekatan yang
bersifat koersif ataupun pendekatan atau penekanan terhadap sesama
merupakan aspek-aspek yang mesti dihindari dalam konteks pembangunan
masyarakat.
18. Inklusif
Aplikasi
prinsip inklusif dalam pembangunan masyarakat membutuhkan proses adanya
keterlibatan masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses pelaksanaan
pembangunan. Proses pembangunan haruslah bersifat terbuka dan memanjang
aspirasi dari warga masyarakat.
19. Konsesus
Prinsip
anti kekerasan dan pendekatan inklusif memerlukan proses pembangunan
masyarakat yang seharusnya dibangun atas dasar konsesus dan keputusan
konsesus tersebut seharusnya dibuat untuk dapat diaplikasikan.
Pendekatan konsesus pada hakekatnya didasarkan pada persetujuan dari
masyarakat dan hal ini merupakan konsekuensi dari prinsip anti kekerasan
dan inklutif. Dengan prinsip ini, diharapkan tidak ada menganalisa dan
alienasi dalam kehidupan masyarakat.
20. Kooperasi
Perspektif
ekologis dan pendekatan anti kekerasan kedua-duanya menekankan pada
kebutuhan struktur yang kooperatif daripada struktur yang kompetitif.
Banyak dari struktur, proses dan institusi masyarakat modern dibangun atas
dasar asumsi kompetisi yang baik, termasuk sistem pendidikan, ekonomi,
kesibukan, pekerjaan, seni, rekreasi dan pelayanan kesehatan. Kooperasi
mengasumsikan bahwa problem maupun masalah sosial yang dihadapi tidak
sekedar menjadi tanggungjawab dari komunitas itu sendiri, melainkan juga
harus diatasi bersama-sama dengan komunitas lain.
21. Partisipasi
Pembangunan
masyarakat harus selalu melihat partisipasi masksimal, dengan tujuan
setiap orang dalam komunitas dapat secara aktif berperan dalam kegiatan
masyarakat. Prinsip partisipasi yakni bertujuan mendorong tumbuhnya
perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang kondusif untuk kemajuan,
meningkatkan kualitas partisipatif masyarakat dari sekedar mendukung,
menghadiri, menjadi konstributor kegiatan dakwah dan menyegarkan dan
meningkatkan efektifitas fungsi dan peran pemimpin lokal. Dalam hubungan
sosial masyarakat, faktor yang esensi dari pengembangan masyarakat
adalah penumbuhan demokrasi partisipatif dari segenap masyarakat padahal
untuk menumbuhkan demokrasi tersebut mempersyaratkan adanya
desentralisasi dan pemerataan kekuasaan, persatuan yang dapat mendukung
keanekaragaman intern di dalam masyarakat, partisipasi dalam pertemuan
dan diskusi untuk menghasilkan konsesus yang sebenarnya, serta hak untuk
menjadi salah satu bagian mempengaruhi arah kehidupan sosial di dalam
masyarakat.
Adapun
strategi bimbingan sosial masyarakat berdasarkan atas prinsip
pemberdayaan agar proses pengembangan masyarakat lebih efektif, langkah
yang perlu dilakukan sebagai berikut:
1) Mengindentifikasi, menamai masalah dan isu-isu.
2) Menganalisis masalah dan mengidentifikasi pelaku (analisis masalah)
3) Mengidentifikasi tujuan umum dan khusus.
4) Menyiapkan rencana tindakan yang secara rinci berisi taktik, program, tugas dan proses mencapai tindakan.
5) Melaksanakan rencana tindakan.
6) Mengevaluasi seluruh proses dan rencana tindakan dalam rangka membandingkan hasil yang ditetapkan dan hasil yang nyata.
7) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian (Kenny, 1994 : 13-115).
No comments:
Post a Comment